Dialog Sosial Terus Diperkuat Untuk Mendukung Pembangunan Inklusif
By Admin
nusakini.com-- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) berkomitmen untuk terus meningkatkan peran dialog sosial dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeberlanjutan tahun. Oleh karenanya, pemerintah menegaskan akan terus melibatkan stakeholder ketenagakerjaan dalam setiap pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
"Saya pikir sangat penting untuk melakukan kolabaorasi antar lembaga. tidak hanya antar lembaga, tetapi juga antar Negara-negara Asia-Pasifik," ujar Dirjen PHI dan Jamsostek Kemnaker Haiyani Rumondang pada debat panel 'Penguatan Dialog Sosial Untuk Mendukung Pembangunan Inklusif dan Berkeberlanjutan' dalam acara The 16th Asia and the Pacific Regional Meeting (APRM) di BNDCC Nusa Dua, Kamis (9/12).
Dialog sosial merupakan salah satu wahana bertemunya unsur tripartit ketenagakerjaan. Untuk itu, dialog sosial ini sangat penting untuk dijadikan sebagai wahana mencari solusi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
Meskipun Haiyani juga berpandangan bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan maupun mempersatukan satu suara antar masing-masing pihak. Namun, dialog sosial tetap memiliki dampak positif, yakni adanya pemahaman dari kondisi dan posisi masing-masing pihak.
"Tanpa agenda dialog sosial tidak efektif untuk mencapai target SDG's (Sustainable Development Goals)," kata Haiyani.
Sebagaimana diketahui, Pelaksanaan dan mencapai SDGs Agenda 2030 yang melibatkan mitra sosial, khususnya Goal No. 8 (kerja layak) dan Goal No. 10 (pengurangan kesenjangan).
Dalam upaya untuk pencapaian SDGs tersebut, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan ILO telah menyelenggarakan SDGs Conference pada Februari 2016 guna melihat sejauh mana implementasi SDGs di Indonesia dan menginisasi dialog diantara konstituen tripartit bersama pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan SDGs, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah dalam pencapaian Goal No. 8 dari SDGs.
Selain itu, ia juga memaparkan bahwa dialog tripartit jangan hanya dikemas dalam bentuk ruang-ruang formal. Dialog tripartit bisa berbentuk pertemuan informal yang tidak kaku dan cair.
"Praktiknya tidak mudah. bagaimana kita mendorong pekerja dengan duduk bersama dengan pemangku kepentingan karena adan banyak serikat," paparnya.
Untuk itu, ia mengajak negara-negara dunia, khususnya di kawasan Asia-Pasifik untuk berkomitmen mewujudkan dialog sosial yang berkeadilan, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeberlanjutan.
"Jadi walaupun kita sudah melakukannya dalam kerangka formal, kita juga perlu melakukannya dengan memanfaatkan forum informal," terangnya.
Ia juga menjelaskan, Indonesia sangat berkomitmen mewujudkan SDG's dengan melibatkan seluruh stakeholder. Hal ini diwujudkan dengan diratifikasinya berbagai Kovensi ILO ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.
"Indonesia memiliki komitmen terhadap ratifikasi konvensi ILO ke dalam undang-undang. Bahwa dialog sosial dapat dilakukan melalui bipartit dan tripartit. Indonesia sudah melakukan semua," pungkasnya. (p/ab)